Akhir akhir ini saya pusing ngurusin data, karna kantorku baru mulai mambangun sistem data base yang baik untuk pendataan pendidikan non formal, baik data pendidik, tenaga kependidikan, program-program PNF, maupun warga belajarnya.
Kemudian, suatu saat ada acara pertemuan tentang DAPODIK dari konsultan Jardiknas dan pengelola pendataan pendidikan di kabupaten kota Se Sulawesi Selatan di kantorku BPPNFI Regional V, yang menjelaskan tentang pendataan Data Pokok Pendidikan Baik Lembaga, Guru dan Siswanya, berarti dalam hal ini adalah pendataan pendidikan formal (padahal pendidikan non formal adalah bagian dari pendidikan juga, tapi belum tercover dalam sistem Dapodik).
Saat lain saya mengikuti rakor tentang pendataan pendidikan non formal yang memiliki sistem pendataan sendiri, otomatis juga dengan pengkodean tersendiri juga.
Kejadian lain pada saat saya mengurus perpanjangan masa berlaku SIM, dan pada saat itu SIM saya adalah SIM dari Jawa, saya urus perpanjangan masa berlakunya di makassar, ternyata harus mencabut berkas lama yang dari jawa untuk dapat di perpanjang masa berlakunya di makassar (artinya sistem data basenya juga blom baik). Ini membuat saya berpikir kenapa setiap instansi membuat sistem pendataan dan pengkodean sendiri sendiri, kenapa tidak disatukan saja dalam 1 sistem dan 1 macam pengkodean, untuk mengakomodasi seluruh kepentingan warga negara kita.
Untuk menjawab itu saya berusaha mencari solusinya dengan browsing di internet, dan ternyata saya dapatkan jawabannya, bahwa "Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri saat ini sedang mengkonsolidasikan penerapan sistem pengenal tunggal yang dicirikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NK). NIK diberikan kepada setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK merupakan nomor identitas tunggal, unik, khas, yang mulai diberikan kepada bayi yang baru lahir dan berlaku sampai meninggal dunia serta tidak tergantikan untuk orang lain". (Koran Tempo; Rabu, 28 Nov 2007).
Semoga kebijakan pemerintah tersebut akan cepat terwujud, karna dengan data yang baik akan dihasilkan perencanaan yang baik pula. Karena dapat di ambil sebuah filosofi yang mengatakan bahwa "DATA ITU SULIT DAN MAHAL, TAPI AKAN LEBIH MAHAL MEMBANGUN TANPA DATA, DAN LEBIH CELAKA LAGI KALAU MEMBANGUN DENGAN DATA YANG MEMBABI BUTA"
oleh : Dwi Sarmulyanto, pemerhati pendidikan nonformal dan informal
Kemudian, suatu saat ada acara pertemuan tentang DAPODIK dari konsultan Jardiknas dan pengelola pendataan pendidikan di kabupaten kota Se Sulawesi Selatan di kantorku BPPNFI Regional V, yang menjelaskan tentang pendataan Data Pokok Pendidikan Baik Lembaga, Guru dan Siswanya, berarti dalam hal ini adalah pendataan pendidikan formal (padahal pendidikan non formal adalah bagian dari pendidikan juga, tapi belum tercover dalam sistem Dapodik).
Saat lain saya mengikuti rakor tentang pendataan pendidikan non formal yang memiliki sistem pendataan sendiri, otomatis juga dengan pengkodean tersendiri juga.
Kejadian lain pada saat saya mengurus perpanjangan masa berlaku SIM, dan pada saat itu SIM saya adalah SIM dari Jawa, saya urus perpanjangan masa berlakunya di makassar, ternyata harus mencabut berkas lama yang dari jawa untuk dapat di perpanjang masa berlakunya di makassar (artinya sistem data basenya juga blom baik). Ini membuat saya berpikir kenapa setiap instansi membuat sistem pendataan dan pengkodean sendiri sendiri, kenapa tidak disatukan saja dalam 1 sistem dan 1 macam pengkodean, untuk mengakomodasi seluruh kepentingan warga negara kita.
Untuk menjawab itu saya berusaha mencari solusinya dengan browsing di internet, dan ternyata saya dapatkan jawabannya, bahwa "Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri saat ini sedang mengkonsolidasikan penerapan sistem pengenal tunggal yang dicirikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NK). NIK diberikan kepada setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK merupakan nomor identitas tunggal, unik, khas, yang mulai diberikan kepada bayi yang baru lahir dan berlaku sampai meninggal dunia serta tidak tergantikan untuk orang lain". (Koran Tempo; Rabu, 28 Nov 2007).
Semoga kebijakan pemerintah tersebut akan cepat terwujud, karna dengan data yang baik akan dihasilkan perencanaan yang baik pula. Karena dapat di ambil sebuah filosofi yang mengatakan bahwa "DATA ITU SULIT DAN MAHAL, TAPI AKAN LEBIH MAHAL MEMBANGUN TANPA DATA, DAN LEBIH CELAKA LAGI KALAU MEMBANGUN DENGAN DATA YANG MEMBABI BUTA"
oleh : Dwi Sarmulyanto, pemerhati pendidikan nonformal dan informal
1 comments:
oooiii .. saya juga lulusan smp 7 magelang, lulus tahun 1990, kontak ya ke mail saya di yahoo; yohan_kusmintoro@yahoo.co.id
Post a Comment